Monitoring dan evaluasi (M&E) adalah dua proses penting yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja suatu program, proyek, atau kebijakan. M&E membantu memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang diharapkan.  1. Monitoring (Pemantauan) Pemantauan adalah proses pengumpulan data secara rutin dan sistematis mengenai kegiatan atau proyek yang sedang dilaksanakan ataupun sudha selesai. Tujuan utama dari pemantauan adalah untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ...

Pelatihan website desa adalah suatu program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Perangkat Desa atau pengelola Sistem Informasi Desa dalam membuat, mengelola, dan memanfaatkan website desa sebagai sarana komunikasi, informasi, dan promosi kegiatan desa. Website desa dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti memperkenalkan potensi desa, menginformasikan kebijakan atau program pemerintah desa, serta memberikan layanan publik secara online. Tujuan Pelatihan Website Desa: Meningkatkan Literasi Digital Masyarakat Desa: Memberikan ...

Senin (09 Desember 2024) Pemerintah Desa Beji kembali memfasilitasi Pembagian Bantuan Non Tunai Berupa Beras kepada Para Penerima Manfaat di Desa Beji untuk Bulan Desember Tahun 2024. ...

Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 UU Desa. Fungsi BPD : Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masarakat Desa Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa BPD desa juga memiliki peranan penting untuk mengawasi ...

Kamis (05 Desember 2024), Pemerintah Desa Beji kembali melaksanakan Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk bulan Desember Tahun 2024 kepada Para Penerima Manfaat di Desa Beji. ...

Rabu (04 Desember 2024), Kepala Desa Beji menghadiri Acara Gebyar Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh BPPKAD Kab. Banjarnegara di Golden Ballroom Surya Yudha Sport Center Banjarnegara.  Desa Beji menjadi salah satu dari 13 Desa di Kabupaten Banjarnegara yang tercepat melunasi tagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2024. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan ...

Jumat (22 November 2024), Pemerintah Desa Beji melalui Kepala Dusun dan Kasi Pelayanan melakukan survey lanjutan untuk para penerima Bankeu Jamban Sehat Keluarga di Desa Beji tepatnya di Dusun Beji Kulon dan Beji Serang. ...

Kamis 21 November 2024, Kaur Perencanaan Desa Beji mengikuti Rapat Koordinasi Data Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara di Aula Setda Kabupaten Banjarnegara Lt. 3. Dalam pembahasannya, Kepala Dinsos dan Narasumber dari BPJS Kesehatan Kabupaten Banjarnegara menekankan persamaan persepsi terkait dengan evaluasi kebijakan pembahasan data kesejahteraan sosial di Tahun 2024 serta tahun 2025 ...

Kamis (21 November 2024), Kaur Keuangan Desa Beji menghadiri kegiatan Sosialisasi Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Setda Kabupaten Banjarnegara Lt. 1. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan kelancaran Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara. ...

Selasa (19 November 2024), Ketua Betana (Beji Tangguh Bencana) mengikuti kegiatan Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) tingkat Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Joglo Argo Eduwisata Saekong Wanadadi.  Kabupaten Banjarnegara memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yangterkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana ...