Kamis (12 Juni 2025), Koordinator BPP Kecamatan Pandanarum berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Beji terkait dengan batas tanah perekebunan Teh di area wilayah Desa Beji. 

Batas tanah perkebunan teh di area wilayah desa mengacu pada garis atau penanda yang menunjukkan luas dan kepemilikan resmi lahan perkebunan teh dalam wilayah administrasi desa.

Berikut penjelasan lengkapnya:

Batas Tanah Perkebunan Teh di Desa

Batas tanah ini biasanya ditentukan berdasarkan:

1. Sertifikat tanah (SHM, HGU, atau HGB) dari pemilik atau perusahaan perkebunan.

2. Peta wilayah desa yang mencakup batas administratif RT/RW, dusun, dan desa.

3. Tanda fisik di lapangan seperti:

   • Patok batas (semen/beton)

   • Parit atau jalan kebun

   • Sungai, bukit, pagar kawat, atau tanaman batas (seperti bambu atau pohon tertentu)

4. Peta hasil PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) jika sudah tersedia di desa tersebut.

BPP Kecamatan Pandanarum menjelaskan bahwa pada batas tanah perekbunan Teh ini sering muncul beberapa permasalahan seperti :

• Tumpang tindih batas dengan lahan warga.

• Perkebunan berada di atas tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang belum diperpanjang.

• Konflik agraria atau sengketa dengan masyarakat lokal.

• Kurangnya peta geospasial yang akurat.

Koordinasi ini adalah langkah lanjutan BPP Kecamatan Pandanarum dalam melaksanakan proses perbaikan administratif kepemilikan tanah dan kejelasan batas tanah pada perkebunan Teh di wilayah Desa Beji Kecamatan Pandanarum.